The smart Trick of intelijen indonesia That No One is Discussing
Wiki Article
On March one, UN human rights marketplace professionals expressed big worries with regards into the deteriorating human legal legal rights issue while in the Indonesian provinces of Papua and West Papua, citing shocking abuses toward indigenous Papuans, including youngster killings, disappearances, torture, and mass displacement of for the very minimum 5,000 Papuans by security forces.
Jika ditemukan indikasi bahwa ada agen intelijen pihak luar yang melakukan operasi intelijen maka perlu dilakukan operasi kontra intelijen untuk mencegah, mengantisipasi, dan menghalau operasi intelijen pihak lawan.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
[31] Munir Described Thalib is admittedly an idealistic human authorized rights activist who defends victims of violations and is especially prepared to confront the navy providers and law enforcement to beat for that legal legal rights of All those victims. Threats of murder and intimidation to drive Munir to stop his functions while foremost KontraS and Imparsial (The two strongest human lawful legal rights advocacy firms in Indonesia Commenced by him) are little new, together with examining and can make an try to thwart his defense capabilities accomplished by components of the security forces quickly or indirectly.
BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]
Di Indonesia masyarakat sangat kesulitan memperoleh pendapatan mengingat kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang mendukung bagi dunia usaha. Sebaliknya warga Indonesia yang eksodus ke Indonesia akan memperoleh pekerjaan dengan jaminan kerabat yang terlebih dahulu bekerja di Malaysia.
Gerakan reformasi intelijen tersebut akhirnya menghasilkan produk UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Undang-undang tersebut (pasal five) menyatakan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.
Dengan penguatan dan penataan lembaga intelijen diharapkan bahwa Intelijen Negara dapat berfungsi sebagai organisasi yang memberikan informasi-informasi intelijen kepada person
Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
Dalam menghadapi ancaman siber, Reformasi Intelijen Indonesia perlu menjadi lebih terstruktur. Perlunya strategi yang matang dalam tata kelola intelijen untuk menjaga efektivitas tanpa melupakan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pemahaman-lebih-dalam-tentang-pengawasan-yang-akuntabel/ Soeharto’s technique within the nineteen seventies was to generate ‘contestation’ involving establishments making sure that they might never ever ‘unite’ towards Suharto, who wound up placing all intelligence businesses underneath his immediate Command. Although Soeharto designated BAKIN being a strategic intelligence agency, he didn't instantly disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the figure of your “Intelligence Assistant” under the Ministry of Protection and Safety who was anticipated to immediate concurrently the ABRI’s (Commander from the Armed Forces on the Republic of Indonesia) managed territorial military services intelligence models, KOPKAMTIB, and BAKIN, which regularly ran overlapping operations and also competed Using the aim of securing Soeharto’s interests.